Pasal Hukum Pidana Judi
Pasal 264 KUHP – Pemalsuan Dokumen untuk Penipuan
Pasal 264 KUHP mengatur tentang pemalsuan dokumen yang digunakan dalam rangka penipuan atau untuk memperoleh keuntungan secara ilegal. Isi Pasal 264 KUHP:
“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan sengaja memalsukan dokumen atau surat, yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti atau alat transaksi yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”
Penjelasan: Pasal ini berfokus pada pemalsuan dokumen yang digunakan untuk tujuan penipuan. Pemalsuan dokumen dapat mencakup surat perjanjian, akta otentik, atau dokumen resmi lainnya yang digunakan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.
Pasal 372 KUHP – Penggelapan dalam Jabatan
Meskipun tidak sepenuhnya masuk dalam kategori penipuan, pasal ini mengatur tentang penggelapan yang berkaitan dengan jabatan atau kepercayaan, yang seringkali juga disertai dengan tindakan penipuan. Isi Pasal 372 KUHP:
“Barang siapa yang dengan sengaja menggelapkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dipercayakan kepadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
Penjelasan: Pasal ini berkaitan dengan penggelapan yang sering terjadi dalam konteks pekerjaan atau jabatan. Meskipun bukan penipuan dalam arti yang luas, penggelapan ini bisa melibatkan manipulasi atau kebohongan terkait harta yang dikelola.
Pasal 386 KUHP – Penipuan dalam Transaksi Perdagangan
Pasal 386 KUHP mengatur tentang penipuan yang terjadi dalam konteks transaksi perdagangan, seperti penjualan barang yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau penipuan terkait kualitas barang. Isi Pasal 386 KUHP:
“Barang siapa dalam transaksi perdagangan, dengan sengaja mengelabui pihak lain untuk membeli atau menerima barang yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”
Penjelasan: Pasal ini memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan penipuan dalam perdagangan, seperti menjual barang palsu, barang dengan kualitas yang lebih rendah dari yang dijanjikan, atau menggunakan informasi yang menyesatkan.
Pasal 64 KUHP – Pemberatan Hukuman dalam Penipuan Berulang
Pasal ini memberikan ketentuan tentang pemberatan hukuman bagi pelaku penipuan yang melakukannya berulang kali atau dalam skala yang lebih besar. Isi Pasal 64 KUHP:
“Apabila perbuatan penipuan dilakukan oleh pelaku yang telah berulang kali melakukannya atau dengan cara yang lebih terorganisir, maka pidana yang dijatuhkan dapat lebih berat dari ketentuan yang ada.”
Penjelasan: Pasal ini memberikan kemungkinan pemberatan hukuman bagi pelaku penipuan yang terbukti melakukan tindak pidana penipuan secara berulang atau dalam bentuk yang lebih terstruktur, seperti penipuan dengan modus tertentu yang lebih rumit.
Sahfitri, R. (2024). PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (JUDI SLOT) DIKOTA TALUK KUANTAN: Penegakan Hukum yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resort Kabupaten Kuantan Singingi, Hambatan Yang Dihadapai Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Oleh Kepolisian Resort Kota Taluk Kuantan, Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian. Jurnal Hukum Lex Generalis, 4(7). Diambil dari https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/470
Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, lampiran XVII
Surat Keputusan Bersama Menteri komunikasi dan Infomatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Bachtiar, 2021, MendesainPenelitian Hukum, Yogyakarta Cv Budi Utama
Beni Achmad Saeni, (2018), Metode Penelitian Hukum, Bandung: Pustaka Seti.
Fence M. Wantu, (2015), Pengantar Ilmu Hukum, Gorontalo:Reviva Cendika.
Fitri Wahyuni, (2017), Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Tanggerang: PT Nusantara Persada Utama.
H. Zainuddin Ali, M.A, (2009), Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
Hasanal Mulkan, 2022, Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus, Palembang: CV. Amanah
Ibrahim Fikma Edrisy, (2019), Pengantar Hukum Siber, Lampung: Sai Wawai.
Kamus Pusat Bahasa, (2008), Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta; Pusat Bahasa.
Maiyestati, 2022, Metode Penelitian Hukum, Sumatra barat: Lppm Universitas Bung Hatta
Michae Barama, 2015, Tindak Pidana Khusus, Manado : Unsrat Press
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad,(2010), dualisme penelitian Hukum Empiris & Normatif, Jakarta: Pustaka Belajar.
Satjipto Raharjo, (1987), Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru.
Soerjano Soekanto,(1986), Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta;UI Press.
Soerjono Soekanto, (1983), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali.
Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty
Sulistyowati Irianto, 2012, Kajian Sosio-Legal, Bali: Team PL
Suratman dan Philips Dillah, (2015), Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabet.
Uma Sekaraan, (2022), Research Methods For Business, Jakarta: Salemba Empat.
Umar Said Sugiarto, (2018), Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
Wawancara dengan AKBP Pratolo Saktiawan Kepala Sub Direktorat VIP Pamobvit di Polda Jawa Timur
Wawancara dengan Briptu Muhammad Gufron Penyidik unit IV Siber di Unit Siber IV Polda Jatim
Achmad Zurohman, (2016), Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja, JESS 5.
Hisbul Luthfi, 2021, Penerapan Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Jurnal Yurispruden, Vol.4, No.1.
I Wayan Budha Yasa, Gede Yudiarta Wiguna, (2021), Konten Prank Youtuber Sebagi Tindk Pidana berdasarkan undang-Undang Informasi dan transaksi Elektronik, universitas Negeri Semarang
MariaTheresia Gerne,(2012), “Perlindungan Hukum terhadap masyarakat hukum adat dalam pengelolaan cagar alam watu ata Kabupaten Ngad, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Disertasi, Malang;Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Universitas Brawijaya
Muhammad Furqon, (2022), Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konten Kreator Pada Platform Youtube, Philosophia Law Review, Vol. 1(2).
Ni Made Rai, 2021, Perlindungan hukum bagi pemberi jasa endorse dalam perjanjian endorsement, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9, No 5, h. 747
Raodia ,(2019), Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara, Volume 6 No.2,
Theresia Ngutra, (2016), Hukum dan Sumber-Sumber Hukum, Volume 9(2).
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Indikator Strategis, Diakses Pada 3 Juli 2023 Pukul 19:44 WIB, Webiste : https://jatim.bps.go.id/indicator/153/81/1/luas-wilayah-menurutkabupaten-kota.html
Bidhumas Polda jatim, (2022), Dirreskrimsus Polda Jatm: Judi Online yang Diungkap Ada yang Melalui Youtube, Diakses 13 Desember 2022, Website.https://tribratanews.tuban.jatim.go.id/15/08/2022/dirreskrimsus-poldaa-jatim-judi-online-yang-diungkap-ada-yang-melalui-youtube/
Kebijakan Google Ads, diakses pada tanggal 5 Junli 2023 Pukul 23:23 WIB, website: https://support.google.com/adspolicy/answer/6008942?hl=id
Kepolisian Negara Republik Indonesia , Diakses 3 Juli 2023 Pukul 21:20 WIB, Webiste:https://polri.go.id/struktur-organisasi
Nafitul Munawaroh, (2022), Jerat Hukum Judi Online, Diakses pada 10 Desember 2022. Hukum Online. Website. https://www.hukumonline.com/klinik/a/judi-lt4fc475308e6a0.
Tim CNN Indonesia, (2021), Doni Salmanan Ungkap Alasan Sawer Rp 1M Ke Reza Arap, Diakses 12 Desember 2022, Website. https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/hiburan/20210705113852-234-663255/doni-salmanan-ungkap-alasan-sawer-rp1-m-ke-reza-arap/amp.
Tira, (2022), Aliran Dana Judi Online Capai Rp 155 Trilliun, 242 Rekening Diblokir PPATK, Diakses pada 12 Desember 2022, Liputan 6. Website. https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/5085725/aliran-dana-judi-online-capai-rp-155-triliun-242-rekening-diblokir-ppatk
%PDF-1.7
%µµµµ
1 0 obj
<>
endobj
2 0 obj
<>
endobj
3 0 obj
<>/ExtGState<>/XObject<>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/Annots[ 15 0 R 23 0 R] /MediaBox[ 0 0 595.44 841.68] /Contents 4 0 R/Group<>/Tabs/S>>
endobj
4 0 obj
<>
stream
xœåÛrÛ6öÝ3þ>JÞ˜!n™§M'É&í&ë��éÃvdK¶eÉ´+‰Mü÷{Î@Q"¡¸ vf;S‡WœÎ‡Ð¯ÇGYšáE¡E’%ªT©”I!YšÉbr|ôóIRýpq|ôòKK3™\\1x:KX"K‘ê"ÑðbwîṜëäf C'7tVسýg�OÅ@5üÿßäâÇ㣷0ô¿��~ÝŲTæmT8ùƒðÂàƘH%OtÁÓ¿jvKµìâ¾<€ÿó%ŠTd¡qcR¥e’yÊE"ržr•”YªUëI{‘1·6^ºB5ûp?º™”É›‡ÄËËT%yÎR&ÆéuÆ8¼´Õ^&éVû�õ ,[�ú{Éî9g©T‰f:eÁ˜øX™HÅ�`å²ï@°t�ÊX¹Kî€õÓP
FÃÓ|P¡MX=àáb(‡S>x;Æ‹ÓÕ�±AsçÕ~è‰mô
•f^ôÎ�Å� ÿ†�÷€7áxNx#†5ÞãŸ)ž&C–
>â]|žÞœ.W“EòaŽq zƒFy?dötf‘ôç�¨¹?_¹KË ‘
ÂãÈF(qáƒõèD‚�ØG‚N>ÏÓŒ�±*RÖµÈgŽÁóÉ=pýqÀÓª+å?¼“<æ-ñ˜à£•y7$þB€“>üOÃ’;` d@\bäÖá¤lôõ§2Ú¡�"Ѳe9E®¤a1…§KåÃ4Ž� ¼ëb2G"‘Ú5ݯŒy Îü
næx‰c40baX§ÓRø0+#â
?,´NN2<È�°´mÓƒoĦÕß°H‡àR$‰&Q†E¤…ÓÇ" ° ‰R¢Yƒ.ÅÐ�~#ûtIêT¼Þ†•T°œJø`Ö
°œ~XÎkL), E0’?Ÿ|£ŒãÀǦ·ÃÓ|�6vd¹˜þÜ�Ú"Å!®P�ŒW
+¾©J?-®ì@¾‘‹<-»6ÿçÉ%²r9]M’Ðñ#$Uz0^_ܸ£Ï„Â-ÌÚŠB¶ÇƼ|‰çw.\T.ĘãmšÈë[¼–b0Y7f}*=€�_‘…“é%äåÇ âØùÙoÍ(±¡ƒ—ÿtÊ7¸t6ºcEZèï³fkBÖ5¼U�1•£;‡ô¾ÈÀJ ðë“?’
ÉN^Î39gYªº²óÓä’Øy7,0S�–æ JÞ™xR„û¡€ù)óuPŽ©©ôûz6d|Pßc^s6ÌÍå±Ã
–àŒŸÁt¶¤i†Kø�\½~Â)¤GVÉ/öËÐdðînÜ w³oÊØá“,KŠÖûù´ŸÍì�
‚ïÉTtÁuÉuLü@ç×pg=5fF¤��7£*�“Ê䪥IAabñÈ<ñ"æOpºW‹´8YS#Áy+�ÖÂGlèô¿Ôè�”¹/;Àþ5w&á^……-8U›<°÷µÍ[ÀXÉ0UR¦\wóKÌÒÓäu¨¾EaX¬N¢ÀU™Ê҇¹3õ
,éqã‹zYÈðÉIò™p»ÄÙ¨’×W€ðíýh|rK áP‘û°<+‚1Œ?• [~0`,OóèÀl…We_d-¶ÀdQbD¶
ìõår…å²Ñ~¶ªK¢R; †æ§*v ÛÏ2u�å×,bQæ[�šb§ø4©&sã�ä`e‚˜MtAPÉEª
*1à•©ö�›W˜Ž"@/4šdøqy\ŒU.›ž‰L.ñ˜žÐ˜qˆt!¶õ`6š�Ð@¨³æ
¡s6Zb4GT1�,ù ¬¸¹7zÂ[«Ö_H †Ž:s1A^¾€DWãÑžÁi/\x zàî›Ð÷ÁƒäÆ/<_e&Ñ�}�¯4ë
b`mTèçúa§÷(Í.+iD‡¤Å»2EÉXFLÞE#p”h_¿uƒÏ³ÁÛùÄÛ€Ù
¯“
>ài55KÁ0+È4ô£ž=3æƒw�DNXxtÊoys6B6,)o™·xöDóIr Ù3Mú¤ºAîJ¬�ÃgWts…é¾^bË´ôò’0›Ø„_³Ùe¡^NM
~Ÿ }WN-¨l#ûd8*�ÂX_|sƒrûhï,'¸H4"bœË“z&¬æ5&Z”™T”ÜLtmsΖ»ÇƒÑ5¾³4©'ê@pK&$6xH�à!$EäxÈú¯1K'Î>N0ìé
‡,MÌÐ6àîhŒó`„ç–‚&šŒºZ5¼žÅ%ìóèv(�®Pr&Mlq[7v�k�¨‘©êǬÌÒBíÆÌÔ°$†€ÛÂÅ
¢h‚Ä™j`û®eö˜CŒCµÁ›6“SBù’¤ÃLëÌâZ““c‹kä2e^>Fˆ5rMÚ¯vŽŸó²í2ÖFe9³õJÃ:’{¬jªÁMµu-CEè¬:p•ê.ò·õÌ Šj+aZiŽMTRY58ªX;<Ýø;¼lâ\xqôDO¯ZcÙ@ßÃ:©pïDB�Vtyý´F¦Så…çè%¸±KÎHþ'¸ü@<hrà+íý°—X®®‹3–·^_æT®=|,ÑÁ¶²nðqBÖ©&»4ºmÂ#ÉUƒ,颊8ï¸úÄ•ÑðóšŽ#xíd énM8²ÊM:ò‰1{à&�‚k{�†ö�ò‰v.áX;µ«÷ø�1·n@ôãjTa0·ÞÇ”rÏ.?^ïÆÕ¤á¾üÂÜüKtF¢9¦mmöøà‘Lµ‘s<Üw1·/�-)_ïg]M´’%=~ÃÝÇq�KaÓÙ¶ÌZ1‰8í¢ ÷ØØm¸–23¼4î…udcG:kPm¿Ñ—dáuãt0È„ž1ºlW¬e…§Œ>ÚÄ,üªŒz~û™Áç(�ÎÆo£Ì5^˜ ¦FS9¶¼J™9¯b“Ñ8EN+-š>ÿúÞăh4oâ�÷ëM°]^vùñ,oRä6†�»ÏÙ¸cŒú=Þi¤ÍÖ?LÎ[ƒ[“¡Z£¿~µ/’�‚ŒÄVH1YY™Ë†µ=ÅR!ÈEßLÈ°Y‘ ¼Í5ø©uøÊP†�<ã6V¾Dy8nΰÌ'ß½yŒ’5Ö‚; £s�Ëi‡c4dÒÏ…©‘¬¦d&×
%PDF-1.7
%âãÏÓ
1 0 obj
<>
endobj
2 0 obj
<>
endobj
3 0 obj
<>
/Font <>
/XObject <>
/ProcSet [/PDF /ImageC /Text]
>>
/Parent 23 0 R
/MediaBox [0 0 595.2200 842]
/Rotate 0
/Contents 4 0 R
>>
endobj
4 0 obj
<>
stream
xœ½XKoG6f@,v06¯dHH˜MÓÕï¾FÉ%Ê…ho6'¢ !™ÈäÿK©žGWÍn†b$«§ÜýÕWU_×ÔpYKª–éß´xwQ½þÃ×ïÿ©zsýé}uY¡ÓOoàëwõÏÜj !M½ù«’"Æhä µ)¬«-ˆ¨Ð¸¹¨Îšk-nŽ:†fÕ¾ÝüVu½P>Ôh¡qÓŸþeó¡úuS½©.kðภtzRµrˆèüÀdýËßiç•
%PDF-1.5 %µµµµ 1 0 obj <> endobj 2 0 obj <> endobj 3 0 obj <>/ExtGState<>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/Annots[ 13 0 R] /MediaBox[ 0 0 595.32 841.92] /Contents 4 0 R/Group<>/Tabs/S>> endobj 4 0 obj <> stream xœ½\[“Û¶’~w•ÿ©- ðš§39™Øã$vÖž©S©d¨¡,Ñ¢H…{]µ?~ûPÔN�2~“ Ⱦ ÑýuÔŸ/_øž�ÿ’$Žï„iè)é$�ðRé4ë—/þý_NõòÅ÷/_üãGááù�óðñåí;ÂQIèþó"èØðWbgÓ›� Ý%úîÕË¿»ÿZî¶.šÅMàö¥s[eûÅÿ8o^¾¸ÿýòÅŸÏg)…#–ˆÍÀÒÉw»g‘”×HÆÊ‹¤…¤3¹ÈSÉUrÎ�ï‰(qž~wÿoʉðÄuÊ¿»I¤ääC_yÒFqzC?¦iÉýç¬)GȾ„Ÿz*pâ0õÒ肱_B¸w‹é¾…¿Âw_-÷vq»?áÅ[XuÎëÇÅMJ÷�Øñ¶Ñs÷ôÄ·Ððÿ8ø"zÛû×·?,nB÷ªgj[œ‹¤@©l"±4DýÝûè/îžEþB£�ˆ
%PDF-1.7 %âãÏÓ 1847 0 obj <> endobj xref 1847 32 0000000016 00000 n 0000004035 00000 n 0000004408 00000 n 0000004452 00000 n 0000004609 00000 n 0000004993 00000 n 0000005166 00000 n 0000005405 00000 n 0000005743 00000 n 0000005796 00000 n 0000005854 00000 n 0000007527 00000 n 0000007695 00000 n 0000007929 00000 n 0000008285 00000 n 0000008347 00000 n 0000127520 00000 n 0000127959 00000 n 0000128124 00000 n 0000170164 00000 n 0000170211 00000 n 0000170553 00000 n 0000170609 00000 n 0000171002 00000 n 0000173673 00000 n 0000173712 00000 n 0000251570 00000 n 0000295389 00000 n 0000295628 00000 n 0000295884 00000 n 0000003815 00000 n 0000000960 00000 n trailer <<34BF505056BE424DB44FD968E482A006>]>> startxref 0 %%EOF 1878 0 obj <>stream xÚÔX‰WSW¿ïeƒb’4:!„"ÒÒ+ ¥‘ÅÒŠsB¤2ÒHm°Ë9ó0,ƒKÅŠ3D ÈÐZq©m'a)¤.…¡Zqé Ö…:ØÒNÛÓ3gîòûÌåä<Þ{ßý–ßïû~7 @ ²þò �…hð‡ü†ÒY!øÝ¥"ÞHo>r¬”_fç^ ù¥|íÏþ½àn3ŒQVÎÕÿAŠ~©zmc*h^YD;Uγ‡�!µØVià rN•øm · ŠÈ ”ê˜bäœþ©j+˜j�¡W°) C‘槂iç�S%P�Öc…,æ�Hó`�œšNégP¯��-�› ûð£Ñ—ìë®2{‘yÚzÆ'¤·ìØ+ HTòWmY¯¿¯Ì°þemë÷¼�Ì°[·RÊ�X®5Ƽ²,5/©Rra™ê@ZEñWRYJ*º|ÔpQTxo$\öHDü¸Áú‰ÊšxÅ–[ A¼Ú–Ñ!D‘ ;)J¢PƒWvdþ-ÿlòÚ©Kð¡qd ‡-Ñu&O퉊Îm¨ög‡ç¨è”ïziЋ£Å‚ˆ´’Úv4Æm{"fˆ×ñ¬m¯È‹ÆÄš÷bõÝ®}Y¶Xõ’éá Ñ�Öò#º•—•ñ #G\³W–Ó]aiø`i‘s;º®–/ˆ[»y_$•æhÁð‡8¢Ôc]NŒgìé«Ýtñ¿ú›+‚†Ò‚¤Y]»ïÐÿ}lD�R¨Òœw§®U1åE@»[¢ëÈ¿Ãxoip¼ªùó@�ÊŸ£þ‚�ëؓ܃[Z—ož+Å‹‘°}rFËL àLÅ=Ü@¦3Ɔí®wE/Žª(pl™Ö’éÌè"ˆ'cI·²…Z/$׈ éïÆè�¶‰¾ZfH§òá”ÙŠvÁ ¥ýÏ™&�"1J¡ñ[’úª˜7®1kX¨º!¶òùÅò‚¡ŸWÖ”\�¿n®²ÂúJ 0‰û#ûqäeêåí}›>!nÖÐørcOJïxëý—Oãx†_‘¯¿Þ3�7úyÓfœÔªÞ>�žRÃÈå¶Ð%•²³Á±¾]»Wrd·Z»‚2£E+kL÷„º-·RþÔ±ÂÑ«Ú¥00"§¿i”äWk¯°dº†ÅЄ±”¬é%=�·ªê'y¼×Ÿ/‹W}¸/²trt®öKxfI+=XÛ¥ÍøpW¨T^~ãœÉhI]½ØÕ(ª]B�Ü–Ÿxvë}zv×?ÞŒ–Dt'höÿí©V'M<ßf„õ��T÷ïu©õnŸ ýüš^ýŽJ׆š³ù ãx›2"8$zÁ&wÚîÎZ¶í8ƒ;ë`såõ/Óíñ‡)œû#{â:Å3�…i×O@XO㈢ç~§hoŒ‰xmí@Xï³5@×µ|ô”iòxëxø経(G¯v‘¢ /¶FLN'ìë½…·99¨¿ë‹YÓƒ·ÍõöH»qỖ‘¿îDñjyYIS“@�qĵ°M›‚�ZîÿpOò„¿W�3Üp$x¥isz «ëuꋤ‰³ôw=Ý,‡~<©éKÂ"ŽÀy¿lšlϺNM¨¦B ùI<£ µ‹Ó¸÷ó¦áXDVÀaÞ �¤ê™Y‰³Ù· þÏâ«Á¥d"Jìß�gFë!X\ֲ´k'JŒs:=W¬Þ™ñÜ-tË/Q?#:••ÕŒCÇ[ Ì@ ïÔuo½�—“Ó ;ñ›áÄ•N^µåg~œUðf‹¹ª\ôœkâ$ë¸Ú¬ ot ÑÇdé³°Fá¼Ã$ptVsCR_÷VAlÙ°P™ED·Äõþ`Å0K>2®Â¶S8Ñ™®Â`CãyêÏü�êY˜ë`8”™Gêÿàš,ÍÙ_ÒTÅ<”¹áQאַöV¼N|s“ÆøUŒ$¥œ2ÜÐé±ޕýkú›×Èš�Y6™Msl£îëBÈ&Yk쩬€G϶KëWŒÝþþ@P}(Ô�ÝøÄ9bo¹º¼%¢öLº@1º—}žØÿ"œ×lÂ\v‹‹‹Ò𑹂+f!l¾þõRIS5§qìYËhÆ;�ÓWŸÁ3‡üN4ÞÞENü+€4·+£xɹR�B»¨ÒŸ?7o¶\>†‹êûë$Ï3à‘-Å�:¿êçí‘{VHªÜ8ëS}ºŽ†C—0¼‡Q(í×›™!çÛóáQÇuÚþ}Xÿ*á(¸Òy¿z‡¬q˜¿óã†xªÛ3SPŒœÇwœNO¦�ÿ½äAÓ/tª· úö {ã6‹kÁ/ž¢�eó7®Å戆²2‹ÇqJ÷= HqêÔ…×ø„-‰æ|Îe¯õ4‚&ôKØ¿˜ºwð =²˜w=±ù¡P«ÕÄ@€˜ÂžßàŽáY‡k¢6›íù†�Ü,L¢ˆlÏ´ð¸q ˆÙ.D÷kb»–�t>_×ÂFÄÛÖ³ 4žÑxÙž\Ìî –=:o̽I$)óAŠûðHq^x¡‹SxqËàˆ²áZkðq9Ÿ5\AÞ±…õ}7ˆÂ‰;Ü ¢ÏW†¹Pö�ºñD~>¨/“ó÷ž€úNÈBQ™¸+ôDÙmἧcTäÓ¥.²
Pasal 378 KUHP – Penipuan Umum
Pasal 378 KUHP adalah pasal utama yang mengatur tentang tindak pidana penipuan dalam hukum pidana Indonesia. Pasal ini mengatur mengenai tindakan yang dilakukan dengan cara menipu seseorang untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah. Isi Pasal 378 KUHP:
“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, atau dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau memberikan hutang, yang dapat mendatangkan kerugian, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
Penjelasan: Pasal ini mengatur tentang penipuan dengan menggunakan modus operandi seperti menyamar menggunakan identitas palsu, memberikan informasi yang salah, atau melakukan tindakan yang membujuk korban untuk menyerahkan harta benda atau memberikan pinjaman. Hukuman bagi pelaku penipuan ini adalah penjara maksimal 4 tahun.
Pasal 490 KUHP – Penipuan dalam Perkawinan
Pasal ini mengatur penipuan yang berkaitan dengan perkawinan, terutama terkait penipuan yang dilakukan dengan tujuan mengelabui pihak lain dalam proses perkawinan. Isi Pasal 490 KUHP:
“Barang siapa dengan maksud menipu, membuat perjanjian nikah atau perkawinan yang tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.”
Penjelasan: Pasal ini mengatur tentang penipuan yang terjadi dalam konteks pernikahan atau perjanjian perkawinan, yang melibatkan kebohongan atau pemalsuan informasi mengenai status atau persyaratan perkawinan.
Pasal-Pasal yang Mengatur tentang Penipuan dalam Hukum Pidana Indonesia
Penipuan merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, di mana pelaku mencoba untuk memperoleh keuntungan dengan cara menipu atau membujuk seseorang untuk menyerahkan sesuatu yang berharga. Dalam sistem hukum Indonesia, penipuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memberikan sanksi terhadap siapa saja yang terbukti melakukan penipuan. Berikut ini adalah beberapa pasal yang mengatur tentang penipuan dalam hukum pidana Indonesia.
Pasal 379 KUHP – Penipuan dengan Surat Palsu
Pasal 379 KUHP mengatur penipuan yang dilakukan dengan menggunakan surat atau dokumen palsu, baik itu untuk mendapatkan uang atau barang dari orang lain. Isi Pasal 379 KUHP:
“Barang siapa dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau memberikan hutang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”
Penjelasan: Pasal ini khusus mengatur penipuan yang dilakukan dengan menggunakan dokumen atau surat palsu, yang dapat mencakup segala jenis surat yang digunakan dalam transaksi atau kegiatan bisnis. Jika surat palsu digunakan untuk menipu, pelaku bisa dijatuhi pidana penjara hingga 5 tahun.
